Keseimbangan Demokrasi Harus Dijamin

Demokrasi Kita Baru Sebatas Demokrasi
Sumber : Kompas, Sabtu, 9 Agustus 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah harus mampu memerhatikan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negaranya, tidak saja terkait hak sipil dan politik, melainkan juga terkait hak-hak sosial dan ekonomi.
”Tidak cuma itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan keseimbangan proses demokratisasi, tidak hanya terkait demokrasi dalam konteks politik, melainkan juga demokrasi secara ekonomi dan sosial,” kata Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Jumat (8/8), saat peluncuran buku karyanya, Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah, di Bentara Budaya Jakarta.
Turut hadir dan memberikan sambutan antara lain Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
”Untuk bisa melakukan semua itu diperlukan falsafah dasar sebagai pemberi arah pembangunan. Filosofi dasar itu tidak lain adalah Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi tidak mendasarkan dirinya sebagai liberalisme murni, yang hanya mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan politik,” ujar Fadel.
Selain menjamin kebebasan politik dan sipil, konstitusi seharusnya juga menjamin kebebasan ekonomi dan sosial setiap warga negaranya.
”Sayangnya, sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia dinilai masih belum menjalankan ideologi Pancasila dan UUD 1945, yang telah dibuatnya sendiri,” ujar Fadel.
Dalam sejarahnya, pemerintahan di Indonesia masih seolah berjalan dari kanan ke kiri, dari penerapan ideologi yang sangat liberal serta kapitalistik dan bahkan sempat pernah menjadi bentuk pemerintahan yang otoriter dan represif.
”Sekarang pun terkesan kuat kebijakan dan kegiatan ekonomi dan sosial yang ada cenderung berjalan secara sangat liberal,” ujar Fadel.
Padahal, liberalisme lebih menginginkan semakin dikurangi dan diperkecilnya peran negara, sementara kebebasan pasar diselenggarakan secara sebebas-bebasnya sehingga diharapkan kemudian akan terjadi semacam keseimbangan di masyarakat.
Demokrasi ”ngomong”
Dalam kesempatan yang sama, wartawan senior yang juga Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, menyoroti keberadaan demokrasi di Indonesia, yang masih terhenti sebatas bentuk demokrasi ngomong (talking democracy), bukan demokrasi yang bekerja (working democracy).
”Kelemahan sebagian masyarakat kita masih sekadar ngomong doang dan belum melaksanakan. Jadi tidak heran demokrasi kita pun masih talking democracy dan bukan working democracy,” ujar Jakob.
Pendapat senada disampaikan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, salah seorang pembahas buku tersebut. Menurut dia, demokrasi di Indonesia akan selalu mendapatkan tantangan, terutama dari kalangan masyarakat sendiri, khususnya di tingkat bawah (akar rumput).
”Dalam kondisi seperti itu justru para pemimpin di tingkat lokal yang memiliki beban berat untuk menjawab tantangan masyarakatnya,” katanya. (DWA)

Arah Demokrasi Harus Diubah

Sumber : Kompas, Sabtu, 9 Agustus 2008 | 01:01 WIB
Jakarta, Kompas - Demokratisasi yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir ini harus diubah arahnya. Jika tidak, proses demokrasi yang memakan banyak biaya seperti saat ini semakin membebani rakyat.
”Kita menyaksikan betapa penyelenggaraan pilkada memakan banyak biaya. Seperti pilkada di Jawa Timur, berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh anggaran negara. Belum lagi dana yang disediakan oleh masyarakat dan peserta pilkada,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Kamis (8/8).
Menurut dia, dana politik yang menghabiskan miliaran bahkan bisa mencapai triliunan rupiah itu akan sangat bermanfaat jika langsung dipergunakan untuk usaha yang langsung bisa memberikan kesejahteraan rakyat.
”Problem lain dari demokrasi yang sudah dijalankan adalah betapa bangsa Indonesia seperti kehilangan nilai budayanya. Seolah-olah tak ada lagi rasa saling menghormati, yang tersisa hanya mau menang sendiri,” ujarnya.
Yang lebih menyedihkan, menurut Suryadharma, hilangnya nilai ini sudah merambah di kalangan calon intelektual.
”Kalangan mahasiswa seperti tidak lagi memegang norma kesopanan, mereka memaki dan mencaci semaunya. Yang lebih buruk lagi sering kali proses demokrasi menghasilkan tindakan destruktif,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai, proses demokratisasi yang baru menekankan kelembagaan demokrasi ini memang harus disempurnakan. ”Masih banyak kelemahan, namun itu semua proses. Artinya, bangsa Indonesia, jika serius, pasti akan bisa membangun Indonesia dengan sistem demokrasi yang lebih baik,” ujarnya. (MAM)

Bahasa Indonesia 'semakin diminati'

Diperbaharui pada: 01 Juli, 2008 - Published 08:42 GMT
Email kepada teman Versi cetak
A Marzuq
Bahasa Indonesia semakin diminati publik Thailand, demikian kata seorang diplomat Indonesia.

Pernyataan semacam ini tidaklah mudah dikukuhkan, mengingat tidak ada statistik resmi mengenai jumlah warga Thailand yang belajar bahasa Indonesia dari tahun ke tahun.

Namun, bertambahnya perguruan tinggi Thailand yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia mungkin bisa menjadi salah satu indikator, kata Prof Dr Didik Sulistyanto, atase pendidikan dan kebudayaan pada KBRI Bangkok.

Paket Minggu BBC soal Bahasa Indonesia di Thailand

Di dunia akademik, bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an.

Seorang dosen senior ilmu politik Wittaya Sucharitanarugsa dari Chulalongkorn University, Bangkok, menuturkan, dia terlebih dahulu belajar bahasa Indonesia secara intensif di Australia sebelum meneliti Indonesia.

Belakangan dia juga bermukim di Salatiga, Jawa Tengah, selama sekitar setahun.

Pemandu wisata

Di luar dunia akademik yang ditekuni Wittaya, meningkatnya minat belajar bahasa Indonesia ini menciptakan peluang kerja bagi beberapa warga Thailand. Salah seorang dari mereka adalah Chaisak Promyong.


Peta lokasi Thailand

Chaisak mengatakan, sebagian orang Thailand yang belajar bahasa Indonesia kelompok pemandu wisata, dan pedagang batu berharga.

Di samping itu, diplomat dan tenaga profesional yang hendak dikirim ke Indonesia juga diminta instansi masing-masing belajar bahasa Indonesia tingkat dasar.

Chaisak Promyong mengatakan, dia menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sarana dan media untuk mengasah kemahiran berbahasa Indonesia-nya, khususnya yang sesuai dengan keperluan lokal.

Menurut Atase Pendidikan Didik Sulistiyanto, pemerintah Indonesia menempuh beberapa langkah untuk mengatasi kekurang guru dan pengajar, termasuk dengan menyiapkan pelatihan untuk guru dan menerbitkan media pembelajaran bahasa Indonesia.

Dan, soal apakah soft diplomacy itu akan berhasil, Didik Sulistyanto dari KBRI Bangkok mengatakan, salah satu ukurannya adalah jumlah warga Thailand yang ikut lomba pidato pertama dalam bahasa Indonesia, khusus bagi warga setempat.

Dan, minat publik Thailand mungkin bisa menjadi inspirasi dalam upaya memanfaatkan bahasa sebagai medium komunikasi dan diplomasi antarbangsa setidaknya di lingkungan ASEAN.

Harga BBM Naik lagi

Diperbaharui pada: 23 Mei, 2008 - Published 20:44 GMT Email kepada teman Versi cetak

Antrian menjelang perubahan harga BBM di berbagai kota di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan mulai Sabtu dinihari harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium, solar dan minyak tanah naik sebesar 28,7 %. Kenaikan harga BBM ini akan diikuti dengan pemberian bantuan langsung tunai kepada warga miskin Indonesia. Bantuan langsung tunai sebesar Rp 100 ribu ini sudah dapat dicairkan pada Sabtu ini pukul 10 Waktu Indonesia Barat di kantor pos terdekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menjelaskan harga bensin premium naik menjadi Rp 6.000, harga solar naik menjadi Rp 5.500 dan harga minyak tanah per liter Rp 2.500. Kenaikan sebesar 28 persen tersebut menurut pemerintah tidak terlalu membebani masyarakat dan dunia usaha, dan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM ini, pemerintah pada hari ini juga mulai menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp 100 ribu perbulan kepada 19,1 juta warga miskinIndonesia. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan, program bantuan langsung tunai ini terlebih dahulu akan dilaksanakan di 10 kota. Total dana yang disediakan pemerintah untuk program bantuan langsung tunai ini mencapai Rp 14,1 trilyun rupiah. Beras miskin Bersamaan dengan pemberian uang tunai tersebut, pemerintah juga menyediakan kompensasi berupa pemberian beras miskin atau raskin dan penambahan subsidi bunga kredit usaha rakyat sebesar Rp 1 trilyun untuk periode Juni hingga Desember nanti. Pengeluaran masyarakat termasuk untuk beli minyak akan bertambah. Kenaikan sebesar 28 % tersebut menurut pemerintah tidak terlalu membebani masyarakat dan dunia usaha, dan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM ini, pemerintah pada hari ini juga mulai menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar 100 ribu rupiah perbulan kepada 19,1 juta warga miskin Indonesia. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan, program bantuan langsung tunai ini terlebih dahulu akan dilaksanakan di 10 kota. Total dana yang disediakan pemerintah untuk program bantuan langsung tunai ini mencapai Rp 14, 1 trilyun rupiah. Bersamaan dengan pemberian uang tunai tersebut, pemerintah juga menyediakan kompensasi berupa pemberian beras miskin atau raskin dan penambahan subsidi bunga kredit usaha rakyat sebesar Rp 1 trilyun rupiah untuk periode Juni hingga Desember nanti.